Riset · 2026 · Selesai · Strategic Research Grant (SRG) Tipe D 2026, DRPM ITS

Nusantara Data 2.0

Data Warehouse dan Dashboard untuk Pemantauan Kesenjangan Digital di Indonesia

Data akses digital di Indonesia tersebar, tidak terstandar, dan kadang saling bertentangan. Proyek ini membangun portal data terbuka dan terintegrasi untuk mendukung studi, pemantauan, dan perumusan kebijakan kesetaraan digital (SDG 10).

Hasil proyek

Data Explorer

90 dataset BPS dengan peta provinsi, peringkat, dan tren.

Analisis

Ringkasan nasional, perbandingan provinsi, dan profil 38 provinsi.

Katalog data

Metadata DCAT, unduhan CSV, glosarium, dan data warehouse.

Pertanyaan penelitian

  1. Bagaimana menyusun metadata data akses digital BPS berdasarkan kaidah Data Catalog Vocabulary (DCAT)?
  2. Apa kebutuhan dan fitur portal data terbuka yang ramah pengguna untuk analisis kesenjangan digital?
  3. Bagaimana dashboard dirancang agar mendukung visualisasi, unduhan, dan interaksi dengan data, sambil menjaga asal-usul (provenance) dan keandalan data?

Arsitektur sistem

1. SumberPDF BPS Statistik Telekomunikasi Indonesia 2024: 72 lampiran, 6 tabel, 21 gambar
2. Ekstraksipdfplumber, penyaringan watermark, rekonstruksi tabel dari posisi kata
3. Standardisasikode wilayah BPS, label kolom terverifikasi, koreksi format, glosarium
4. Metadatainventaris DCAT 90 dataset (CSV + JSON-LD)
5. Warehouseskema bintang SQLite, ETL + 8 uji kualitas, 13.788 fakta
6. PenyajianData Explorer, Analisis, Katalog, unduhan terbuka

Seluruh skrip dapat dijalankan ulang untuk edisi publikasi berikutnya; setiap angka dapat ditelusuri ke halaman sumbernya.

Temuan kualitas data

Membangun warehouse sekaligus menjadi audit terhadap data sumber. Temuan ini memperkuat argumen penelitian: data publik perlu metadata dan pemeriksaan konsistensi sebelum dipakai untuk kebijakan.

  1. Inkonsistensi di dalam satu publikasi. Jumlah ISP tahun 2021 tercatat 611 (Gambar 18) dan 828 (Tabel 6). Kepemilikan telepon seluler perdesaan 2021 tercatat 57,42% (Gambar 5) dan 57,24% (Lampiran 6). Dari 35 pasangan angka yang dicek silang, 33 cocok.
  2. Format angka tidak seragam. Sebagian sel di Lampiran 18 dan 36 memakai titik desimal, bukan koma; tanpa penanganan khusus, 96,94 terbaca sebagai 9.694. 262 nilai dikoreksi.
  3. Struktur tabel bermasalah. Indeks kolom tercetak ganda (Lampiran 43–45), label baris keliru (Lampiran 71), judul tidak sesuai isi (Lampiran 72 berisi jumlah pelanggan, bukan penyelenggara), dan nama provinsi tertukar (kode 53 tercetak “Nusa Tenggara Barat”).
  4. Watermark sebagai teks. Tanda air PDF ikut terbaca sebagai karakter dan merusak angka bila diekstrak biasa.
  5. Pemekaran wilayah. Empat provinsi baru di Papua (2022) hanya memiliki data 2023–2024, sehingga deret waktu perlu harmonisasi.

Proyek lain

Selesai · 2025

Nusantara Data 1.0

Prototipe pertama dashboard akses internet tingkat provinsi dari data BPS, dikembangkan bersama mahasiswa.