Kebijakan digital Indonesia

Aturan yang menentukan siapa bisa terhubung, berapa biayanya, dan bagaimana data kita dilindungi, dijelaskan dalam bahasa sehari-hari.

Semua ulasan kebijakan di Artikel ›

Daftar regulasi

Data pribadi2026

Registrasi SIM card dengan scan wajah

Permen Komdigi No. 7 Tahun 2026 · Berlaku

Apa artinya: Kartu SIM baru wajib didaftarkan dengan NIK dan verifikasi wajah; nomor yang sudah terdaftar tetap berlaku.

Ulasan kami
Data pribadi2022

UU Pelindungan Data Pribadi

UU No. 27 Tahun 2022 · Berlaku

Apa artinya: Mengatur hak warga atas data pribadinya dan kewajiban pihak yang mengumpulkan serta mengolah data tersebut.

Telekomunikasi2021

PP Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran

PP No. 46 Tahun 2021 · Berlaku

Apa artinya: Aturan pelaksana UU Cipta Kerja untuk sektor ini, antara lain berbagi infrastruktur telekomunikasi dan siaran TV digital.

Internet & e-commerce2019

PP Sistem dan Transaksi Elektronik

PP No. 71 Tahun 2019 · Berlaku

Apa artinya: Aturan pelaksana UU ITE tentang kewajiban penyelenggara sistem elektronik, termasuk platform digital.

Internet & e-commerce2019

PP Perdagangan Daring

PP No. 80 Tahun 2019 · Berlaku

Apa artinya: Mengatur perdagangan melalui sistem elektronik (e-commerce), termasuk kewajiban pelaku usaha terhadap konsumen.

Data pribadi2019

Perpres Satu Data Indonesia

Perpres No. 39 Tahun 2019 · Berlaku

Apa artinya: Tata kelola data pemerintah agar akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dibagipakaikan antarinstansi.

Pemerintahan digital2018

Perpres SPBE

Perpres No. 95 Tahun 2018 · Berlaku

Apa artinya: Arah pemerintahan digital: administrasi dan layanan publik berbasis elektronik yang terpadu.

Internet & e-commerce2008

UU ITE

UU No. 11 Tahun 2008 · Berlaku

Apa artinya: Dasar hukum informasi dan transaksi elektronik di Indonesia, termasuk perbuatan yang dilarang di ruang digital.

Telekomunikasi1999

UU Telekomunikasi

UU No. 36 Tahun 1999 · Berlaku (sebagian diubah)

Apa artinya: Dasar penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi, termasuk perizinan dan penggunaan spektrum frekuensi.

Linimasa

Regulasi dalam daftar ini menurut tahun terbit.

Teks resmi setiap regulasi tersedia di peraturan.go.id dan JDIH kementerian terkait. Ringkasan di halaman ini adalah penjelasan umum, bukan nasihat hukum.